INNA Netherlands. PPNI cabang Belanda

"Kami ingin perawat duilindungi UU saat berperaktik, sehingga kami tenang saat bekerja, terutama perawat yang ada di desa-desa," kata Ketua PPSNI Bali, I Dewa Agung Ketut Sudarsana.

Mengaku mewakili 5.000 orang anggota perawat dari sembilan kabupaten se Bali, Sudarsana mengatakan, RUU Keperawatan sudah diajukan ke DPR RI sejak lima tahun lalu dan sempat masuk dalam agenda pembahasan DPR RI dengan nomor urut ke-20. Namun sesalnya, pembahasan RUU itu tidak ada tindak lanjutnya, bahkan kini berada di nomor urut ke-160.

"Kalangan wakil rakyat di Senayan menganggap RUU Keperawatan tidak terlalu penting, terlihat dari pembahasannya yang terus ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan," katanya.

Padahal lanjut Sudarsana, jumlah perawat di Indonesia cukup besar dan peranan perawat dalam proses pemberian bantuan medis tidak bisa dianggap enteng. Perawat jelasnya, hampir 24 jam berada di sisi pasien, sehingga kegiatannya perlu dilindungi oleh UU yang memberikan ketenangan mereka dalam bekerja.

Dengan tidak adanya UU yang melindungi perawat, petugas medis itu merasa sangat dilematis saat bekerja. Disatu sisi mereka menganggap bahwa menolong masyarakat yang membutuhkan adalah panggilan hatinurani. Tetapi hal itu tidak bisa diwujudkan karena terbentur asas legalitas UU Praktek Keperawatan.

"Bila seorang perawat tetap memberikan pertolongan, maka ia akan dikenakan sanksi hukum karena tidak memiliki izin praktek seperti seorang dokter," kata Sudarsana.

Padahal lanjut Sudarsana, melindungi peraktik keperawatan dengan UU merupakan hal penting, karena tidak semua dokter ada di tengah masyarakat terpencil atau di desa-desa. Jumlah dokter di Indonesia masih sangat terbatas dan tidak menjangkau semua puskesmas yang ada di Indonesia, sementara keberadaan perawat sampai ke pelosok-pelosok desa. pur